Regulasi PPID

REGULASI PPID

PERATURAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan terkait keterbukaan informasi publik di sekolah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan khusus seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020. Sekolah sebagai badan publik wajib menyediakan informasi, kecuali yang dikecualikan, dan dapat memiliki prosedur operasional standar (POS) layanan informasi publik sendiri.

Regulasi Utama

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Dasar hukum utama yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik: Mengatur lebih lanjut pelaksanaan UU KIP.
Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik: Menetapkan standar layanan yang wajib dipatuhi oleh badan publik.

Tanggung Jawab Sekolah sebagai Badan Publik

Menyediakan Informasi Publik:

Sekolah wajib menyediakan informasi publik yang ada di bawah kewenangannya, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan.
Informasi yang Dikecualikan:

Tidak semua informasi dapat diungkap. Beberapa informasi yang dikecualikan meliputi dokumen pembinaan siswa, dokumen hasil pemeriksaan keuangan, rahasia pribadi seseorang, dan informasi lain yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.